Penyaluran Bansos Bulog Periode Juli-September 2026 di Desa Lambanggelun Dimulai 5 September

Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) melaksanakan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk periode Juli hingga September 2026 di Desa Lambanggelun. Penyaluran ini dimulai pada tanggal 5 September 2026 dan ditujukan kepada Keluarga Pengguna Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam program. Setiap KPM berhak menerima tiga kantong beras, masing‑masing berisi 10 kilogram, sehingga total bantuan per keluarga mencapai 30 kilogram.

Proses distribusi dilakukan secara terpusat di balai desa Lambanggelun, dengan melibatkan aparat desa, relawan, dan petugas Bulog. Sebelum penyerahan, setiap penerima diwajibkan menunjukkan KTP serta kartu keluarga yang tercantum dalam daftar penerima. Verifikasi data dilakukan secara manual untuk memastikan tidak ada duplikasi atau kesalahan pencatatan. Petugas kemudian menandai daftar hadir sebagai bukti penerimaan bantuan.

Kepala Desa Lambanggelun, Bapak Abdul Hadi, menyampaikan apresiasi kepada Bulog dan pemerintah daerah atas kelancaran penyaluran ini. "Bantuan beras ini sangat penting bagi warga kami yang masih merasakan dampak ekonomi pasca‑pandemi. Dengan tiga kantong per keluarga, kami berharap dapat mengurangi beban pangan dan meningkatkan ketahanan makanan di desa," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses verifikasi agar bantuan tepat sasaran.

Masyarakat desa menanggapi program ini dengan rasa lega dan harapan. Salah seorang ibu rumah tangga dengan tiga anak, mengatakan, "Kami sangat berterima kasih karena bantuan ini membantu kami mengatasi kebutuhan sehari‑hari. Saya berharap program ini dapat berlanjut setiap tahun." Sementara itu, pihak Bulog menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan akurasi data dan memperluas jangkauan bantuan, terutama di daerah‑daerah yang masih rawan pangan.

Penyaluran bansos Bulog periode Juli‑September 2026 di Desa Lambanggelun diharapkan menjadi contoh keberhasilan koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat. Dengan mekanisme yang transparan dan partisipatif, diharapkan bantuan dapat sampai tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga desa. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional menjelang akhir tahun 2026.